Dishutbun Jambi Kecewa, BPN Tidak Hadir

Pihak Dinas Hutbun propinsi Jambi, Ir Wardiman kecewa dengan ketidak hadiran pihak BPN dalam rapat pembahasan permasalalahan pelaksanaan program revitalisasi perkebunan di ruang sidang utama Pemerintah Kabupaten Bungo, Rabu (4/6). Dikatakannya bahwa BPN memegang peranan penting dalam revitalisasi perkebunan, namun sayangnya pihak BPN tidak bisa hadir dalam rapat.
“Kita sangat menyayangkan sekali, pada kesempatan ini pihak BPN tidak bisa hadir, padahal permasalahan pokok yang akan dibicarakan adalah erat kaitannya dengan pihak BPN,” tutur Wardiman pada rapat terbuka yang dihadiri juga oleh pihak BRI, Afandi sebagai bank pelaksana, Wakil Bupati Zudirman Zaini, Asisten II Khaidir Saleh, camat-camat dari beberapa kecamatan yang mengusulkan dan yang mewakili serta instansi pemerintahan lainnya.
Sudirman Zaini, mengatakan bahwa program ini melibatkan beberapa lembaga, di antaranya Dinas Hutbun, Kantor Pertanahan, Bank pelaksana (BRI), koordinator penyuluh dan terakhir bagian perekonomian Setda Kabupaten Bungo. Dalam SK Bupati Bungo No. 100/Hutbun/Tahun 2008 tentang Calon Petani Program Revitalisasi Perkebunan Karet Kabupaten Bungo Tahun 2008, ada sebanyak 590 KK dengan tanah seluas 1525 hektar dari 8 kecamatan dan 24 kelompoktani.
Namun yang baru sampai dan sudah diterima di BPN ada empat kecamatan diantaranya Jujuhan, Tanah Tumbuh, Muko-muko Bathin VII, Tanah Sepenggal. Sisanya masih terkendala dengan administrasi. Kondisi ini pulalah yang mengakibatkan program ini hingga tahun 2008 belum bisa terealisasikan. Padahal sudah berencana jauh sebelumnya. “Kita terkendala dalam masalah administrasi. Petani belum memberikan data-data lengkap tanah mereka, sementara BRI sebagai bank pelaksana menginginkan data tersebut. Hal ini memperlambat proses mencairan dana dan program pun tidak bisa berjalan,” ujarnya.
Untuk kedepan, ditambahkan oleh Sudirman agar bisa berjalan dengan lebih baik. Dan sudah diambil kesepakatan, pihak BPN akan melakukan pendataan langsung kelapangan unuk bisa menjalankan program yang sudah tertunda cukup lama ini. “Permasalahan ini akan segera kita tuntaskan dan sudah mengambil kesepakatan bahwa BPN akan melakukan pendataan kelapangan dalam melihat batas-batas tanah warga. Semua ini kita lakukan agar sektor riil daerah ini bisa bergerak cepat,” lanjutnya. (***)